Pada suatu malam basah di Jakarta, sebuah panggilan masuk ke command center 119. Seorang laki-laki paruh baya kolaps di rumahnya, di sebuah gang sempit di Jakarta Timur. Dalam hitungan menit, ambulans gawat darurat meluncur. Di dalamnya, seorang perawat — sebut saja Ners B — duduk di samping pengemudi sambil membuka protocol card Advanced Cardiac Life Support yang sudah ia hafal di luar kepala. Dalam tujuh menit, ia tiba di lokasi. Ia melakukan triage, memasang akses intravena di tangga sempit, menstabilkan ritme jantung dengan defibrillator portable, lalu mengangkut pasien menuju rumah sakit rujukan. Di sepanjang perjalanan, ia melakukan kompresi dada, memberikan epinefrin, dan berkomunikasi dengan dokter jaga IGD melalui radio.

Ners B menyerahkan pasien dalam kondisi return of spontaneous circulation. Di lembar serah-terima, ia menulis namanya. Di kolom profesi, ia menulis: Perawat.

Di banyak negara, tindakan yang baru saja dilakukan Ners B akan dicatat sebagai pekerjaan seorang paramedic — profesi tersendiri dengan kurikulum, lisensi, jenjang karier, dan badan regulasi yang spesifik. Di Indonesia, profesi itu tidak ada. Yang ada adalah perawat yang, secara de facto, menjalankan seluruh fungsi paramedic, namun tidak pernah dikenali secara de jure dalam kerangka regulasi profesi.

Ners B adalah tokoh komposit fiktif yang merangkum pola kerja ribuan perawat ambulans di Indonesia. Setiap kemiripan dengan individu tertentu merupakan refleksi dari pola sistemik, bukan kasus spesifik.

Pertanyaan yang ingin saya angkat dalam tulisan ini bukan sekadar “mengapa Indonesia tidak punya paramedic”. Pertanyaannya lebih dalam dari itu: apa konsekuensi profesional, akademis, dan kebijakan dari kondisi di mana sebuah peran kritis dijalankan tanpa pengakuan formal? Dan bagaimana kita, sebagai komunitas profesi, harus membaca lanskap ini setelah UU Keperawatan dicabut dan rezim regulasi kesehatan Indonesia memasuki era omnibus law?

Asal-Usul Paramedic sebagai Profesi: Sebuah Tinjauan Singkat

Untuk memahami mengapa Indonesia berbeda, kita perlu menelusuri asal-usul profesi paramedic di dunia. Sejarah paramedic modern dimulai pada akhir 1960-an di Amerika Serikat, ketika sebuah laporan berjudul “Accidental Death and Disability: The Neglected Disease of Modern Society” (National Academy of Sciences, 1966) mengungkap bahwa kematian akibat trauma jalan raya melebihi kematian di medan perang Vietnam. Laporan itu memicu reformasi sistemik dan kelahiran Emergency Medical Services Systems Act tahun 1973.

Dari sinilah lahir profesi paramedic sebagai entitas tersendiri. Inggris mengikuti dengan pendirian Health and Care Professions Council sebagai regulator paramedic. Kanada membangun jenjang Primary Care Paramedic (PCP), Advanced Care Paramedic (ACP), hingga Critical Care Paramedic (CCP). Australia menyusun Paramedicine Board of Australia di bawah AHPRA pada 2018. Hari ini, di sebagian besar negara OECD, paramedic adalah profesi terdaftar dengan pendidikan formal mulai dari diploma hingga master.

Di Indonesia, peta itu kosong. Tidak ada Diploma Paramedicine, tidak ada Board of Paramedicine, tidak ada jenjang PCP–ACP–CCP. Yang kita miliki adalah perawat — dengan latar pendidikan in-hospital — yang dipanggil ke ambulans dan diminta melakukan pekerjaan yang, di negara lain, butuh kurikulum tiga sampai empat tahun untuk dipelajari secara formal.

Realita Lapangan: Scope of Practice yang Tak Tercatat

Mari saya gambarkan ulang apa yang dilakukan Ners B — bukan sebagai cerita, tapi sebagai daftar tindakan klinis. Dalam satu episode pelayanan, seorang perawat ambulans Indonesia bisa melakukan: dispatch reception, scene safety assessment, primary survey berbasis ABCDE, secondary survey, manajemen jalan napas, pemasangan akses intravena, administrasi obat emergency, defibrilasi, kompresi dada, komunikasi dengan IGD rujukan, dan handover terstruktur menggunakan format SBAR atau MIST.

Di Australia, daftar tindakan ini termasuk dalam scope of practice Advanced Care Paramedic. Di Indonesia, daftar yang sama dilakukan oleh seseorang yang surat tanda registrasinya sama dengan perawat bangsal dewasa di lantai tiga rumah sakit umum. Inilah yang dalam riset Tokita et al. (2024) di BMC Research Notes disebut sebagai “occupational imbalance” — ketidaksesuaian antara peran yang dijalankan dan pengakuan formal yang diterima.

Riset Brice et al. (2024) di Interactive Journal of Medical Research menyebut sistem prehospital Indonesia “fragmented and lack standardization”. Fragmentasi ini bukan kelalaian individu — ia adalah konsekuensi struktural dari sebuah sistem yang tumbuh organik tanpa cetak biru profesi. Setiap UPT ambulans di Indonesia hari ini boleh dibilang membangun standar operasinya sendiri, melatih perawatnya sendiri, dan mengembangkan kompetensinya sendiri — sering kali tanpa rujukan nasional yang seragam.

Anatomi Kesenjangan: Tiga Celah Sistemik

Mengapa kondisi ini bertahan? Saya menemukan tiga celah sistemik yang saling mengunci satu sama lain.

Ketiga celah ini saling mengunci. Tanpa kurikulum, tidak ada lulusan dengan kompetensi prehospital yang teruji. Tanpa kompetensi yang terstandar, tidak ada dasar untuk regulasi yang spesifik. Tanpa regulasi, tidak ada insentif politik untuk membangun kurikulum. Lingkaran ini hanya bisa dipatahkan jika ada intervensi simultan di ketiga lapisan.

Arsitektur Pengakuan: Bukan Mengimpor Profesi, Tapi Membangun Sistemnya

Pertanyaan yang sering muncul: “Kalau begitu, Indonesia perlu menambah profesi paramedic baru?” Jawaban saya: tidak harus. Mengimpor profesi baru ke dalam sistem yang sudah memiliki perawat ambulans dengan jam terbang tinggi justru akan menciptakan duplikasi dan konflik wewenang. Yang dibutuhkan bukan profesi baru — melainkan pengakuan formal terhadap peran yang sudah dijalankan, lengkap dengan kurikulum, kompetensi, dan regulasinya.

Indonesia tidak perlu mengimpor paramedic. Indonesia perlu mengakui perawatnya yang sudah menjalankan peran itu — dengan kerangka pendidikan, kompetensi, dan perlindungan hukum yang setara.

Ketiga pilar ini saling melengkapi. Pendidikan menyiapkan pasokan kompetensi. Kompetensi terstruktur memberi kerangka penilaian. Digitalisasi memberi alat audit dan akuntabilitas. Jika ketiganya berjalan bersamaan, Indonesia tidak butuh mengimpor profesi baru — kita sudah punya orang yang menjalankan peran itu setiap hari.

Membaca Posisi Kita, Memilih Arah Berikutnya

Pencabutan UU Keperawatan oleh UU 17/2023 sering dibaca sebagai kemunduran politis bagi profesi perawat. Pembacaan itu tidak sepenuhnya salah. Tapi ia juga membuka peluang yang jarang dibicarakan: dalam kerangka omnibus yang baru, ruang pengaturan turunan justru lebih cair. Peraturan Menteri, Standar Profesi, dan Pedoman Teknis bisa disusun dengan lebih fleksibel — termasuk pedoman spesifik untuk perawat prehospital, asalkan komunitas profesi cukup sigap mengisi ruang itu.

PPNI, HIPGABI, dan AIPNI memiliki mandat advokasi yang dapat diaktifkan secara terkoordinasi. Saat ini sebagian besar advokasi profesi terfokus pada isu STR dan kewenangan klinis umum. Isu prehospital sering kali masih terselip di lampiran. Padahal, di sinilah frontline sebenarnya berada — di jalanan, di gang sempit, di koridor stasiun, di lokasi bencana — bukan hanya di koridor IGD.

Ners B yang membuka tulisan ini akan terus berangkat setiap shift, dengan atau tanpa pengakuan. Itu adalah bagian dari etos profesi yang patut dihormati. Tapi tugas kita sebagai komunitas profesional adalah memastikan bahwa pekerjaannya — dan pekerjaan ribuan perawat ambulans lain di Indonesia — terbaca dalam regulasi, dihitung dalam kurikulum, dan terdokumentasi dalam sistem.

Karena profesi yang dewasa bukan hanya yang melayani pasien dengan baik. Tapi yang juga membangun kerangka agar orang-orangnya bisa melayani pasien dengan layak — diakui, terlatih, dan terlindungi.