— Opini & Analisis —
Bencana Sumatera, Romantisme Kolonial, dan Kesalahan Kita Membaca Musibah
Oleh: Ns. Kharisma A. Putra, M.Kep., Sp.Kep.M.B. · Maret 2026
Beberapa waktu terakhir, publik kembali diguncang bencana di Sumatera. Banjir bandang, longsor, korban jiwa, rumah hanyut—semua terasa seperti berita yang berulang. Dalam konteks itu, muncul pidato Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang ramai diperbincangkan. Salah satu bagian yang paling memicu diskusi adalah perbandingan antara kondisi Indonesia hari ini dengan masa kolonial Belanda: gunung yang dulu “utuh”, sungai yang “jernih”, bangunan yang “kokoh”, seolah-olah musibah sebesar hari ini tidak terjadi pada masa itu.
Pidato tersebut menyentuh kegelisahan banyak orang. Namun justru karena itu, ia perlu dibaca dengan kepala dingin—bukan dengan emosi, apalagi romantisme sejarah.
Bencana Bukan Sekadar Takdir Alam
Dalam ilmu kebencanaan modern, ada satu prinsip yang sederhana tapi sering dilupakan:
Bencana bukan hanya soal alam, tapi soal keputusan manusia.
Hujan lebat, gempa, atau tsunami adalah hazard—fenomena alam. Tetapi bencana terjadi ketika hazard bertemu dengan:
◆ Permukiman di lokasi yang salah
◆ Hutan yang rusak
◆ Sungai yang menyempit dan dangkal
◆ Tata ruang yang longgar atau dilanggar
Itulah sebabnya hujan deras di satu tempat hanya jadi hujan, sementara di tempat lain berubah menjadi banjir bandang yang mematikan. Dalam konteks Sumatera hari ini, hampir semua kajian menunjukkan pola yang sama: kerusakan daerah aliran sungai (DAS), perubahan tutupan hutan, dan ekspansi permukiman di zona rawan memperbesar dampak bencana.
Pada titik ini, pesan KDM sebenarnya relevan: manusia ikut bertanggung jawab atas bencana. Ini bukan pandangan politis, tapi kesimpulan ilmiah.
Lalu, Benarkah Zaman Kolonial Lebih “Aman”?
Masalah muncul ketika kritik lingkungan itu dibungkus dengan perbandingan kolonial.
Secara sejarah, klaim bahwa pada masa Belanda “tidak pernah terjadi musibah” tidak benar. Letusan Krakatau tahun 1883 menewaskan puluhan ribu orang. Gempa dan tsunami juga tercatat di berbagai wilayah Nusantara pada era kolonial. Bencana selalu ada—bahkan ketika teknologi dan pencatatan masih sangat terbatas.
Lalu mengapa kesannya masa kolonial “tenang”?
Jawabannya sederhana dan tidak nyaman:
Karena korban pribumi tidak pernah dianggap sebagai kegagalan negara kolonial.
Negara kolonial tidak dibangun untuk melindungi rakyat, melainkan untuk mengekstraksi sumber daya. Jika ribuan orang meninggal akibat wabah, banjir, atau letusan gunung, itu bukan krisis politik—itu hanya “biaya” kolonialisme. Tidak ada tuntutan akuntabilitas, tidak ada standar perlindungan publik.
Bangunan Kokoh untuk Siapa?
Argumen lain yang sering muncul adalah soal bangunan kolonial yang masih berdiri hingga hari ini. Ini juga perlu dibaca hati-hati.
Yang bertahan sampai sekarang adalah: kantor pemerintahan kolonial, gudang, dan rumah elite Eropa. Sementara rumah rakyat kebanyakan—yang rapuh, berada di bantaran sungai, atau di tanah rawan—tidak pernah tercatat sebagai “warisan kokoh”.
Kita hanya melihat yang selamat, lalu menganggap seluruh sistemnya unggul. Ini disebut survivorship bias: kesalahan menarik kesimpulan dari sisa yang bertahan, sambil melupakan yang hancur dan tak tercatat.
Kesamaan yang Tidak Nyaman: Dulu dan Sekarang
Meski perbandingan kolonial sering menyesatkan, ada satu kesamaan yang patut diakui—dan justru ini yang penting.
Baik di masa kolonial maupun sekarang, bencana diperparah ketika logika eksploitasi ruang lebih dominan daripada keselamatan manusia. Dulu atas nama produksi dan kekuasaan, sekarang sering atas nama investasi dan pertumbuhan.
Masa Kolonial
Negara kolonial tidak berkewajiban melindungi penduduk
Masa Kini
Negara modern diukur justru dari kemampuannya mencegah bencana
Karena itu, membandingkan Indonesia hari ini dengan masa kolonial bukan hanya keliru secara sejarah, tapi berbahaya secara kebijakan. Ia mengalihkan fokus dari pertanyaan yang seharusnya kita ajukan:
Keputusan apa yang terus kita pertahankan sehingga bencana yang sama terus berulang?
Bukan Soal Menyalahkan Alam atau Sejarah
Bencana Sumatera bukan kutukan alam, dan bukan pula bukti bahwa “kita lebih buruk dari zaman Belanda”. Ia adalah cermin dari pilihan-pilihan yang dibuat hari ini—tentang hutan, sungai, tata ruang, dan keberanian negara menegakkan aturan.
Jika kita ingin benar-benar belajar dari bencana, kita tidak perlu romantisme kolonial. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk berkata:
Banyak bencana hari ini bukan karena alam terlalu ganas, tapi karena kita terlalu lama membiarkan risiko tumbuh.
Tentang Penulis
Kharisma A. Putra adalah Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah (Sp.Kep.M.B) yang memiliki minat pada isu kebijakan kesehatan, krisis kemanusiaan, dan dinamika geopolitik global. Pengalaman klinis di ruang akut menginspirasinya untuk membaca fenomena sosial dengan pendekatan yang terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada keselamatan publik.
💬 Diskusi Terbuka
Menurut Anda, apakah bencana di Sumatera adalah masalah alam semata — atau cermin dari kebijakan tata ruang dan lingkungan yang perlu dikoreksi? Bagikan perspektif Anda di kolom komentar.